Diberi Kelonggaran, Gerai berlisensi boleh registrasi lebih dari 3 nomor

Registrasi kartu perdana yang sudah melewati batas akhir yaitu pada awal bulan Mei ini rupanya masih menyisakan banyak cerita. Para penjual kartu perdana yang secara vokal menolak peraturan baru dari pemerintah yang mewajibkan pendaftaran kartu perdana berserta NIK dan KK serta batasan 3 nomor saja per NIK. Situs Judi QQ Online Terpercaya Asia

Para penjual kartu seluler yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) akhirnya aspirasi yang mereka perjuangan dari awal tahun perihal pembatasan pendaftaran kartu perdana akhinrya dijawab dan dipenuhi oleh pemerintah.

Ketua umum KNCI, Qutni Tysari mengumumkan kepada publik bahwa aspirasi mereka perihal pendaftaran kartu perdana sudah mendapat jawaban dari pemerintah dan telah pemerintah telah sepakat untuk memberikan kelonggara kepada para penjual nomor kartu seluler.

Dikatakan dalam kesepatakan tersebut pihak operator harus bekerja sama dengan pemerintah memberikan lisensi ke gerai - gerai official, asli dan aktif. Hal tersebut tertuan g dalam bentuk perjanjian kerja sama. Qutni juga mengatakan pemberian lisensi ini akan dimulai paling lambat pada 21 Juni 2018.

Qutni juga membeberkan harapannya terkait dengan penggunaan lisensi dan kelonggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan dan hanya digunakan untuk dapat memajukan usaha - usaha penjualan kartu di tanah air.

Kamir berharap semua pihak terkait dapat membantu satu sama lain dan merealisasikan pemberian lisensi gerai oleh pemerintah ini.

Cek Juga : Kumpulan Situs Poker Online Terpopuler

Lisensi pemerintah bisa daftar lebih dari 3 nomor

Pada acara yang berlangsung di ruang aspirasi Gedung Kementrian Sekretariat Negara, Sayap Timur Lantai II, Jakarta.

Acara yang dihadiri oleh banyak pihak muali dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementrian Sekretariat Negara Dadan Wildan. Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika. Kementrian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli. Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, I Ketut Prihadi Kresna.

Kemudian ada Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Sigit Priyono, dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri David Yama.

Ada pula Ketua Umum KNCI Qutni Tysari, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI)/Perwakilan PT. Smartfren Merza Fachys, Perwakilan PT. Telkomsel Andi Agus Akbar, Perwakilan PT. XL Axiata Marwan O. Baasir, Perwakilan PT. Indosat Fajar Suryawan, Perwakilan PT. H3I Chandra Aden.

Baca Juga : Rahasia dibalik smartphone murah Tiongkok